Kapan Perpres Kementerian Haji dan Umrah Terbit? Ini Bocoran Istana

Sebelumnya, Komisi VIII DPR menargetkan revisi Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sudah bisa diambil keputusan menjadi undang-undang pada rapat paripurna 26 Agustus 2025. RUU ini akan mengatur nomenklatur Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

Baca Juga

Komisi VIII DPR Kebut RUU Haji dan Umrah, Target Disahkan Selasa Pekan Depan

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyampaikan pihaknya sudah berkonsultasi dengan pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Syamsurijal. 

"Ini sudah kami konsultasikan dengan pimpinan DPR, terutama bidang korkesra dan beliau sudah menyampaikan di rapat pimpinan bahwa tanggal 26 Agustus sudah kita bawa ke rapat paripurna pengambilan keputusan tingkat dua. Itu artinya sudah sah menjadi UU," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Baca Juga

Revisi UU Haji, DPR-Pemerintah Sepakat BP Haji bakal Jadi Kementerian

Dia menuturkan, Komisi VIII DPR dikejar waktu untuk menuntaskan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Haji. Artinya, Komisi VIII DPR hanya memiliki waktu empat hari kerja guna merampungkan pembahasan DIM.

"Karena itu waktunya berarti sekarang sudah tanggal 22, 23, 24, 25 empat hari bekerja. Karena itu, kami mencoba rapat di pimpinan dengan panja, ketua panja, hari ini kami menyepakati pembahasan, tata cara pembahasan," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian