Kapolri Bentuk Pokja Kaji Putusan MK soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk kelompok kerja (pokja) terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penugasan polisi aktif di luar struktur Polri. Pokja itu akan melakukan jaian cepat.

“Bahwa Polri akan membentuk tim Pokja yang bisa membuat kajian cepat terkait dengan putusan dari MK tersebut, sehingga tidak menjadi multitafsir harapannya ke depan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho, Senin (17/11/2025).

Baca Juga

Pejuang Palestina Tolak Kehadiran Pasukan Internasional di Gaza

Sandi menjelaskan, pokja tersebut dibentuk karena putusan MK turut berkaitan dengan kementerian dan lembaga lain. Salah satunya mengenai posisi personel Polri yang selama ini bertugas di luar struktur.

“Misalnya sebagai contoh, bahwa duduknya personel Polri yang berada di luar struktur itu, khususnya untuk yang jabatan bintang dua ke atas atau jabatan pembina tinggi madya dan pratama, itu berdasarkan keputusan presiden. Kalau untuk yang di bawahnya itu berdasarkan keputusan dari kementerian dan lembaga,” ujar dia.

Baca Juga

Ahli Hukum: Putusan MK Timbulkan Kekosongan Jabatan di Lembaga yang Butuh Keahlian Polri

Ketika ditanya pihak yang akan mengisi pokja tersebut, Sandi menegaskan tim itu akan ditindaklanjuti langsung oleh pejabat terkait.

“Untuk tadi yang diarahkan terutama Pak AsSDM (Irjen Anwar) dan Pak Kadivkum (Irjen Agus Nugroho) untuk menindak lanjut segera. Sehingga tim Pokja nanti secara simultan segera dilaksanakan dan segera mengkomunikasikan untuk menentukan hal-hal yang akan dikerjakan oleh kepolisian,” ungkapnya.

Baca Juga

MK Putuskan Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Polri: Kami Pelajari