Kasus Dugaan Gratifikasi THR, Forum Alumni Minta Rektor UNJ Komaruddin Dipecat

Rizki Maulana ยท Sabtu, 23 Mei 2020 - 18:01 WIB
Kasus Dugaan Gratifikasi THR, Forum Alumni Minta Rektor UNJ Komaruddin Dipecat

Komaruddin saat dilantik sebagai Rektor UNJ pada 2019 lalu di kantor Kemendikbud. (Foto: Humas UNJ).

JAKARTA, iNews.id - Forum Alumni (Forluni) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyebut citra kampus tercoreng akibat operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan pungutan liar berupa permintaan tunjangan hari raya (THR) yang menyeret Komaruddin sebagai rektor. Forluni dengan tegas meminta kasus ini diusut tuntas.

Juru Bicara Forluni UNJ, Ide Bagus Arief Setiawan mengatakan kasus tersebut kembali mencoreng nama baik kampus setelah sebelumnya sempat terseret kasus plagiarisme. Menurutnya OTT pungli THR oleh KPK ini memperburuk nama UNJ.

“Kami menyesalkan UNJ terseret kasus yang membuat namanya menjadi semakin terpuruk setelah dua tahun lalu terseret kasus plagiarisme. Kini lebih buruk lagi, Rektor UNJ diduga melakukan gratifikasi THR kepada pejabat Kemendikbud," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020).

Kasus gratifikasi tersebut menurutnya harus ditelusuri lebih jauh. Dia menjelaskan hal itu perlu dilakukan untuk memastikan dunia perguruan tinggi bersih dari budaya korupsi, termasuk di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Forluni UNJ menilai kasus ini harus menjadi momentum tersendiri bagi kementerian untuk menggali akar persoalan koruptif yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Dia menyampaikan, keluarga besar alumni UNJ mendesak Kemendikbud beserta aparat penegak hukum serta pemerintah mengusut tuntas dugaan kasus gratifikasi di dunia akademis, khususnya yang terjadi di UNJ.

"Tindakan pemecatan dan sanksi akademik layak dijatuhkan karena mencoreng nama UNJ sebagai perguruan tinggi pencetak guru," ucapnya.

Ide Bagus mengusulkan adanya perbaikan sistem pengawasan di dalam kampus. Seharusnya UNJ memiliki satuan pengawas internal yang bekerja secara independen untuk mengawasi perilaku menyimpang di dalam kampus.

"Sekaligus menumbuhkan budaya transparansi pengunaan anggaran. Sehingga dapat diakses oleh publik dan terbuka," katanya.

Selain itu, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus memperbaiki pola pemilihan rektor di perguruan tinggi. Hal itu dapat dilakukan agar dapat melihat integritas dan rekam dari para calon pimpinan kampus tersebut.

"Sehingga perguruan tinggi benar-benar menjadi ruang akademis berintegritas tinggi," ucapnya.

Sebelumnya, Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, 20 Mei 2020 menangkap tujuh orang, tiga di antaranya pegawai Kemendikbud. OTT diduga terkait dugaan suap yang dilakukan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komaruddin.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mendukung penuh penengakan hukum yang dilakukan KPK. Dia memastikan integritas merupakan hal utama sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran prinsip tersebut.

"Setiap pejabat di lingkungan Kemendikbud harus memegang teguh integritas dan menjalankan aktivitas sesuai peraturan dan tata kelola yang baik," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (22/05/2020).

Editor : Rizal Bomantama