Kasus e-KTP, Menkumham Yasonna Laoly Ditanya KPK soal Risalah Rapat Komisi II

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 25 Juni 2019 - 17:21 WIB
Kasus e-KTP, Menkumham Yasonna Laoly Ditanya KPK soal Risalah Rapat Komisi II

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hari ini. Yasonna ternyata tidak sendiri, karena KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya.

Yasonna mengatakan, pemeriksaannya kali ini sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari. Pemeriksaan terhadap politikus PDI Perjuangan itu berlangsung selama empat jam.

Yasonna mengaku dicecar seputar risalah rapat Komisi II DPR. Saat pembahasan e-KTP, Yasonna merupakan anggota Komisi II DPR.

"Enggak ada yang berbeda. Hanya tambahannya saja. Tambahan (pertanyaan) kenal enggak Pak Markus di Komisi II? Ikut membahas. Ada beberapa risalah rapat yang kami kami cek," katanya di gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2019).

Yasonna mengaku kooperatif sehingga memenuhi kewajiban sebagai warga negara untuk hadir dalam pemeriksaaan hari ini.

"Sebagai saksi untuk Markus Nari itu saja. Kan sama-sama anggota Komisi II, jadi sama seperti keterangan saya sebelumnya, sebagai warga negara saya datang," ujarnya.

KPK hari ini juga memeriksa mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan RB) Taufiq Effendi serta mantan aggota DPR dari Fraksi PDIP Arif Wibowo.

"Hari ini yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari)," ujar Febri ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (25/6/2019).

Dalam kasus yang sama, KPK sebelumnya memanggil mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus DW Martowardojo. Hingga saat ini KPK masih berupaya menuntaskan perkara yang telah merugikan negara Rp2,3 triliun itu.

KPK menduga Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam pengadaan e-KTP 2011-2013. Dia diduga menerima uang Rp4 miliar dari mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman yang saat ini telah berstatus narapidana.

Editor : Djibril Muhammad