Kasus Suap Pejabat Imigrasi Mataram, KPK Verifikasi Dokumen Izin Tinggal WNA

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 31 Mei 2019 - 13:41 WIB
Kasus Suap Pejabat Imigrasi Mataram, KPK Verifikasi Dokumen Izin Tinggal WNA

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Foto: iNews.id/Ilma de Sabrini)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu menggeledah Kantor Imigrasi Klas I Mataram dan Kantor PT Wisata Bahagia. Dari dua lokasi itu komisi antirasuah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait penanganan kasus suap izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kantor Wilayah Imigrasi NTB.

Juru Bucara KPK Febri Diansyah mengatakan, saat ini pihaknya sedang memverifikasi dokumen terkait proses hukum izin tinggal dari dua WNA yang disebut dalam perkara ini.

"Penyidik mendalami kronologi lebih rinci dan melakukan verifikasi terhadap sejumlah informasi dan dokumen terkait dengan proses hukum dugaan pelanggaran izin tinggal dua WNA yang ditangani PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Imigrasi Mataram," tuturnya melalui pesan singkat, Jumat (31/5/2019).

BACA JUGA:

Modus Baru Suap Pejabat Imigrasi di NTB: Komunikasi Berkode Secara Tertulis

Modus Unik Suap Pejabat Imigrasi, Duit Rp1,2 Miliar Dibuang ke Tong Sampah

KPK Tetapkan Kepala Kantor Imigrasi Mataram Tersangka Suap Izin Tinggal WNA

Febri menjelaskan, untuk mendalami sejumlah bukti dalam perkara ini, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 20 saksi. Mereka terdiri dari unsur pegawai dan pejabat imigrasi Mataram.

"Tim melanjutkan kegiatan penyidikan di sana dan melakukan pemeriksaan saksi dalam 2 hari ini di Polda NTB. Total saksi yang diperiksa 20 orang dari pegawai dan pejabat Imigrasi setempat," ujarnya.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Kepala Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Kurniadie (KUR); Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Yusriansyah Fazrin(YRI); dan Direktur PT Wisata Bahagia Liliana Hidayat (LIL) sekaligus pengelola Wyndham Sundancer Lombok.

KPK menduga Liliana Hidayat menyuap Kurniadie dan Yusriansyah sebesar Rp1,2 miliar. Uang itu guna membebaskan dua WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia.

Uang Rp1,2 miliar tersebut kemudian diserahkan kepada Yusriansyah dalam plastik keresek hitam dan memasukkannya ke dalam tas yang dibuang ke tempat sampah rumah Yusriansyah. Kemudian, Yusriansyah membagi Rp800 juta uang itu untuk jatah Kurniadie.

Atas perbuatannya Liliana Hidayat disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun, Yusriansyah Fazrin dan Kurniadie disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.


Editor : Djibril Muhammad