Kepala Daerah Kena OTT KPK Lagi, Bamsoet Singgung Biaya Pilkada Mahal

JAKARTA, iNews.id – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai perlu ada evaluasi atau perbaikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Menurut dia, biaya atau ongkos politik yang mahal dari pemilihan langsung menjadi akar masalah maraknya kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi.

Pernyataan Bamsoet kali ini menyusul kabar tentang operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu malam (24/10/2018). “Dari kacamata saya pribadi dan kajian kami di DPR, kesimpulannya adalah bahwa akar persoalannya ada di pemilihan langsung mengeluarkan biaya yang tinggi,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, (25/10/2018).

Baca Juga

Seteru Memanas, Negara NATO Kerahkan 5 Jet Tempur di Dekat Rusia

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, perlu adanya evaluasi sistem demokrasi pemilihan langsung kepala daerah yang dinilai hanya membuat ongkos politik mahal. “Pilkada langsung gitu mulai dari bupati, wali kota, gubernur, itulah akar masalah kenapa kemudian para kepala daerah melakukan hal yang tidak terpuji karena biaya yang sangat tinggi,” ujarnya.

Bamsoet mengaku lebih setuju jika kepala daerah dipilih dengan sistem pemilihan tidak langsung alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan begitu, dia yakin kemungkinan kepala daerah melakukan korupsi bisa diturunkan.

Baca Juga

Terjerat OTT KPK, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra Dipecat PDIP

“Skalanya mungkin lebih kecil karena dalam diskusi kita dengan berbagai pihak, termasuk penegak hukum, mengawasi 50-60 orang DPRD yang memilih kepala daerah jauh lebih mudah dan tidak memerlukan money politic (politik uang) yang begitu tinggi dan rentan dan potensi benturan di akar rumput itu jauh lebih ringan,” kata Bamsoet.

Editor: Ahmad Islamy Jamil