Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, LPSK Sampaikan Temuannya ke Menko Polhukam

JAKARTA, iNews.id - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (2/3/2022). Dalam pertemuan itu, LPSK menyampaikan sejumlah hal salah satunya perkembangan kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat, Sumatra Utara, Terbit Rencana Perangin Angin.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan setidaknya ada tiga hal pokok yang disampaikan kepada Menko Polhukam.

Baca Juga

Siapa Curtis Sliwa? Politikus Partai Republik yang Dijuluki Guardian Angels dan Jadi Lawan Zohran Mamdani

“LPSK menyampaikan informasi kepada Kemenkopolhukam, temuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin pada 18 Januari 2022 ketika KPK hendak melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Namun hingga saat ini belum didapat informasi tentang tindak pidana dan tersangka atas peristiwa temuan kerangkeng tersebut,” kata Edwin dikutip Kamis (3/3/2022).

Tiga poin yang disampaikan LPSK kepada Menko Polhukam Mahfud MD sebagai berikut:

Baca Juga

Fakta Baru, Komnas HAM Temukan Bukti Penghuni Kerangkeng Bupati Langkat Disiksa

1.  Mempertimbangkan peristiwa yang telah berlangsung selama 10 tahun terakhir dengan banyaknya korban serta diduga kuat melibatkan banyak pihak, hendaknya Kemenkopolhukam dapat mendorong proses penegakan hukum yang berorientasi pemenuhan hak-hak korban.

2. Atas proses hukum yang berjalan, Kemenkopolhukam perlu mengoordinasikan dan melakukan pemantauan, termasuk juga asistensi terhadap pihak-pihak terkait atas kepastian hukum dan pasal yang akan dikenakan. Dengan demikian segenap pihak yang terlibat diharap dapat diminta pertanggungjawaban hukum dengan tetap mengedepankan dan mengakomodir hak-hak korban khususnya saksi dan korban serta siapapun yang memiliki informasi penting guna pengungkapan perkara.

“Perlu didalami dugaan terjadinya penganiayaan, perampasan kemerdekaan dan perdagangan orang serta pembiaran terhadap peristiwa yang diduga telah berlangsung selama 10 tahun ini,” ujar Edwin.