Komisi II DPR Akan Panggil BPIP soal Paskibraka Dilarang Pakai Jilbab

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR RI akan memanggil Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) soal anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional putri tahun 2024 dilarang memakai jilbab saat pengukuhan. Penyeragaman Paskibraka yang tidak mengakomodir pakaian dengan jilbab tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

“Dalam Pancasila, setiap individu berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Aturan yang dibuat BPIP jadi seperti ada ‘pemaksaan’ secara harus,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, Kamis (15/8/2024).

Baca Juga

Awalnya Ditangkap di RI, Wanita China Jadi Wali Kota Filipina dengan Identitas Palsu Dipenjara Seumur Hidup

“Dan ‘pemaksaan’ untuk melepas jilbab dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak beragama,” sambung Mardani.

Dalam klarifikasinya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut tujuan anggota Paskibraka putri melepas hijab adalah untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. Jika di tahun-tahun sebelumnya Paskibraka putri masih tetap boleh berhijab, tahun ini BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka 2024.

Baca Juga

Kepala BPIP Tegaskan Tak Paksa Paskibraka Lepas Jilbab

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Deputi Diklat BPIP Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab untuk anggota Paskibraka 2024.
 
“Ini pernyataan yang melukai publik. Kita sudah maju jauh dengan memberi hak semua pemeluk agama untuk melaksanakan keyakinannya,” kata dia.

Mardani menambahkan, jilbab bagi banyak muslimah dianggap sebagai bagian dari identitas dan ekspresi diri. Dengan ‘memaksa’ seseorang untuk melepas jilbab, hal itu berarti membatasi kebebasan warga negara untuk berekspresi.

“Anak-anak anggota Paskibra seperti juga yang lain mesti dilindungi haknya. Termasuk memakai jilbab,” tegas Mardani.