Komisi II DPR Pesan 3 Hal ke KPU demi Kualitas Demokrasi Pilkada 2020

Felldy Utama ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 00:31 WIB
Komisi II DPR Pesan 3 Hal ke KPU demi Kualitas Demokrasi Pilkada 2020

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat hadiri Musda Partai Golkar Sumatera Utara. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Komisi II DPR memberikan perhatian khusus terkait kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Komisi Pemilihan Umum (KPU), selaku penyelenggara pemilu diminta menyiapkan berbagai langkah guna menjaga kualitas demokrasi.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebutkan ada tiga indikator yang harus dijaga KPU demi terjaganya kualitas demokrasi. Pertama, tingkat partisipasi pemilih mensyaratkan sosialisasi masif pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020.

"Kita punya waktu enam bulan untuk menyosialisasikan, memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat bahwa Pilkada dan kesehatan penting," katanya dalam diskusi bertajuk "Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19", di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Sosialisasi tersebut, menurut Doli, dapat diselaraskan dengan penerapan prorokol kesehatan secara ketat karena pelaksanaan Pilkada dan kesehatan merupakan dua hal penting. Bisa juga dilakukan beriringan dengan menaati peraturan yang sudah disesuaikan.

Kedua, politikus Partai Golkar ini meminta KPU mengawasi berbagai kecurangan dalam Pilkada termasuk adanya potensi penyimpangan dan ketidakadilan dalam pelaksanaan. "Namun, saya yakin bahwa masyarakat sekarang sudah cerdas secara politik, itu menjadi bagian untuk menjadi kekuatan pengawasan bersama Bawaslu," ujarnya.

Ketiga, Doli mengatakan, para calon yang ikut bertarung di Pilkada Serentak 2020 wajib menyampaikan visi-misi sehingga perlu ada forum debat kandidat. Komisi II DPR ingin memastikan ada forum penyampaian visi-misi dan debat kandidat yang disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19.

"Jadi kesimpulannya adalah kita sudah mengambil keputusan politik dan juga sudah menjadi keputusan hukum, tinggal kita bisa bisa melaksanakannya dengan baik. Ini butuh komitmen semua," tuturnya.

Doli memaparkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah berjalan, semua perubahan peraturan sudah disiapkan terutama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada sudah disetujui Komisi II DPR.

Selain itu, Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu sudah diperbaharui, alat-alat dukungan bantuan kesehatan sedang dipersiapkan sehingga penerapan protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada 2020 sudah ada titik terang.

"Tinggal tantanganya adalah mengoperasionalisasikannya, bagaimana semua alat-alat yang sudah disiapkan bisa sampai dan dipergunakan dengan baik, untuk di level paling bawah maupun masyarakat sampai nanti tanggal 9 Desember 2020," kata Doli.

Editor : Djibril Muhammad