Konflik Agraria Bikin Tanah Terbengkalai, Investasi dan Peluang Kerja Disebut Bisa Ikut Terhambat
“Legalisasi tanah saja tidak cukup. Setelah masyarakat mendapatkan kepastian hak, harus ada upaya agar tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan nilai ekonomi,” katanya.
Dia menambahkan, konflik pertanahan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih besar daripada nilai tanah yang disengketakan. Lahan yang tidak bisa dimanfaatkan berpotensi menghambat kegiatan usaha, pembangunan dan investasi.
Kondisi tersebut juga dapat menghilangkan peluang penciptaan lapangan kerja serta mengurangi potensi penerimaan pemerintah dari aktivitas ekonomi yang batal berjalan. Karena itu, penyelesaian konflik pertanahan tidak cukup dipandang sebagai persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kepastian investasi dan pemanfaatan aset.
Persoalan serupa disoroti Majelis Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Iwan Nurdin. Dia menilai tata kelola pertanahan harus memperhatikan hak dasar masyarakat dan keadilan dalam penguasaan sumber daya. Menurut Iwan, tanah memiliki kaitan langsung dengan kebutuhan tempat tinggal, pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.
"Tanah itu merupakan fondasi hak-hak dasar manusia. Ada hak atas tempat tinggal, hak atas pangan, dan juga hak atas lingkungan hidup. Karena itu, persoalan tanah tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau komoditas ekonomi,” kata Iwan.