KPK Beri Saran ke Kemenkumham Terkait Tata Kelola Lapas dan Rutan

Rizki Maulana ยท Selasa, 07 April 2020 - 06:30 WIB
KPK Beri Saran ke Kemenkumham Terkait Tata Kelola Lapas dan Rutan

KPK. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian sistem tata kelola pemasyarakatan sebagai upaya pemberantasan korupsi pada sektor pelayanan publik. Kajian tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2018 lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kidung mengatakan, berdasarkan hasil kajian tersebut, KPK mendapat lima permasalahan korupsi utama di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan (Rutan). Salah satunya mengenai kerugian negara akibat over capacity.

"Ada lima isu utama, yaitu kerugian negara minimal Rp12,4 miliar per bulan akibat permasalahan over capacity dan napi over stay, lemahnya mekanisme check and balance pejabat dan staf Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rutan atau Lapas dalam pemberian remisi, diistimewakannya napi korupsi di rutan atau lapas umum, risiko penyalahgunaan kelemahan sistem data pemasyarakatan (SDP), dan risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2020).

Terkait permasalahan over capacity, KPK memiliki rekomendasi untuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Rekomendasi tersebut terdiri dari tiga poin.

Pertama, Kemenkumham diminta bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mengoptimalkan peran Badan Pemasyarakatan (Bapas). Menurut Ipi, kerja sama tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme diversi untuk kasus tindak pidana ringan dan pengguna narkotika.

"Saat ini terdapat 40.000-an napi pengguna narkoba yang sangat mungkin direhabilitasi dan bukan masuk ke lapas," ucapnya.

Lalu, rekomendasi kedua adalah menyelesaikan masalah tahanan over stay. Menurutnya, saat kajian pada tahun 2018 ditemukan sebanyak 30.000 napi over stay dan di akhir tahun 2019 tersisa 2.000 orang.

"Saat ini sudah tidak ada tahanan over stay terutama untuk tahanan kepolisian. Penyelesaian atas persoalan ini sudah dilakukan dengan bekerja sama kepada aparat penegak hukum (APH) lainnya," ujarnya.

Lanjut di rekomendasi ketiga, pemberlakukan remisi berbasis sistem. Kata Ipi, nantinya remisi bisa diberikan secara otomatis melalui sistem dan bukan melalui permohonan.

"Dengan catatan napi tidak memiliki kelakuan buruk. Praktiknya saat ini remisi masih diberikan melalui usulan dari UPT," katanya.

Jika rekomendasi ini dijalankan, maka persoalan over capacity dapat berkurang secara signifikan. Menurutnya, dari rekomendasi mengeluarkan napi narkoba dan penyelesaian over stay akan ada minimal 30 persen dari total 261.000 napi dapat dikurangi dari lapas.

"Mengeluarkan napi korupsi bukan solusi, karena jumlahnya hanya sekitar 5.000 napi saja," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) hingga Minggu (5/4/2020) telah membebaskan 31.786 narapidana. Jumlah tersebut terdiri dari narapidana dewasa dan anak.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Nugroho mengatakan mereka dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi, terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19) di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA).

"Angka itu akan terus bergerak, jajaran kami terus mendata narapidana dan anak yang memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 untuk dirumahkan melalui asimilasi dan integrasi," ujar Nugroho di Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Editor : Rizal Bomantama