KPK Cecar Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi soal Izin Lelang di Pemkot Bima

JAKARTA, iNews.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi. Penyidik mencecar Lalu Gita terkait izin perusahaan yang mengikuti lelang di Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait penerbitan izin dari salah satu perusahaan yang mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa di Pemkot Bima," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Baca Juga

Trump Akui Dimulainya Serangan Darat terhadap Kartel Narkoba di Amerika Latin

Dia mengatakan, keterangan Lalu Gita diperlukan lantaran memberikan izin kepada dimaksud semasa menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB.

"Penerbitan izin tersebut disetujui saksi dalam jabatannya saat itu sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB," ucapnya.

Baca Juga

Tersangka Korupsi, Wali Kota Bima M Luthfi Diduga Terima Suap Proyek Rp8,6 Miliar

Sebelumnya, Lalu Gita mengaku dicecar sebanyak 15 pertanyaan oleh penyidik. Sebanyak delapan pertanyaan di antaranya terkait penerbitan izin usaha pertambangan.

"Delapan kira-kira pertanyaan terkait langsung dengan substansi bagaimana proses penerbitan izin dari izin usaha pertambangan operasi khusus PT Tukad Mas," ujarnya.

Baca Juga

Baru Selesai Menjabat, Wali Kota Bima Periode 2018-2023 Ditahan KPK

Sekadar informasi, KPK menetapkan Lutfi sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa. KPK pun langsung menahan Lutfi.

Editor: Rizky Agustian