KPK: Harusnya Kemenag Jadi Kementerian yang Paling Bersih dari Korupsi

JAKARTA, iNews.id – Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua pejabat di Kementerian Agama (Kemenag) terkait perkara suap pengisian jabatan di internal instansi tersebut. Kasus suap itu turut menyeret mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy alias Romy.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menuturkan, seharusnya Kemenag dapat menjadi contoh atau model dalam komitmen antikorupsi. Karena wilayah yang menjadi kewenangan mereka adalah urusan keagamaan, Kemenag sudah sepatutnya menjadi kementerian yang paling bersih dari korupsi.

Baca Juga

Rusia Sebut Rencana Uji Coba Nuklir AS Berisiko Membahayakan Dunia

“Kementerian Agama itu seharusnya kementerian yang paling bersih dan harus menjadi contoh, bahkan harus menjadi contoh dari KPK sendiri,” kata Laode di Gedung Penunjang KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Senin (18/3/2019).

Dia mengungkapkan, salah satu hasil riset Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK menunjukkan, tata kelola sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag ternyata jauh lebih buruk dibandingkan dengan tata kelola sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Tim Litbang KPK menyimpulkan, sekolah yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan jauh lebih teratur, tertata, di banding sekolah di bawah Kementerian Agama,” ujarnya.

Laode juga menjelaskan, pada kenyataannya, anggaran pendidikan yang dikelola Kemenag ternyata lebih besar jika dibandingkan dengan dana yang dikelola Kemendikbud.

“Anggaran yang dikelola Kementerian Agama untuk pendidikan lebih besar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Direktorat Pendidikan Tinggi sudah dipisah (dari Kemendikbud) dan digabung dengan Kemenristek,” tuturnya.

Melihat kenyataan tersebut, Laode meminta Kemenag segera berbenah dengan mengedepankan Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi. Tujuannya adalah agar kejadian memalukan seperti kemarin tidak terulang lagi dan perilaku korup bisa dijauhkan dari Kemenag.

“Salah satunya itu, sistem rekrutmen pejabat publik, ada Kemenpan RB, kita berupaya agar semua sistem rekrutmen pejabat-pejabat itu bisa dilakukan secara transparan,” ucapnya.

Editor: Ahmad Islamy Jamil