KPK: Korupsi Politik, DPR 69, Kepala Daerah 107

"Terkait rencana KPU untuk mengumumkan daftar caleg napi korupsi, saya kira hal tersebut penting direalisasikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Menurut dia, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa yang layak dipilih untuk mewakili mereka pada kursi DPR atau DPRD. Jika ternyata caleg tersebut kemudian terpilih dan menjabat tetapi malah melakukan korupsi, sebenarnya itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan rakyat pada mereka sebelumnya.

"Pejabat publik dipilih untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri," ujar Febri.

Editor: Djibril Muhammad