KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Korupsi PTDI selama 40 Hari

Riezky Maulana ยท Rabu, 01 Juli 2020 - 12:35 WIB
KPK Perpanjang Penahanan 2 Tersangka Korupsi PTDI selama 40 Hari

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017. Mereka yaitu eks Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso (BS) dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PTDI Irzal Rinaldi Zaini (IRZ).

Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan perpanjangan masa penahanan dilakukan karena berkas perkara keduanya belum rampung. Keduanya kini ditahan di dua lokasi berbeda.

"Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara tersebut," kata Ali di Jakarta (1/7/2020).

Ali mengatakan kedua tersangka akan ditahan selama 40 hari dan ditempatkan di dua tempat berbeda. BS ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur sementara tersangka IRZ di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

"Tersangka BS di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur dan tersangka IRZ di Rutan KPK Gedung Merah Putih selama 40 hari," katanya.

Dia menuturkan, perpanjangan penahanan mulai aktif besok, Kamis (2/7/2020) sampai dengan Senin (10/8/2020). Sebelumnya, BS dan IRZ telah ditahan oleh KPK pada Jumat 12 Juni 2020.

Ketika itu, Budi dan Irzal ditahan setelah lembaga antirasuah mengumumkan penetapan keduanya sebagai tersangka. Kasus dugaan korupsi di PTDI ini mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp205,3 miliar dan 8,65 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Kasus penjualan dan pemasaran itu diduga untuk menutupi kebutuhan dana PTDI demi mendapatkan pekerjaan di kementerian, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Rizal Bomantama