KPK Rakor dengan Walikota Jakut dan Jakbar, Ini yang Dibahas

Raka Dwi Novianto ยท Sabtu, 24 Oktober 2020 - 06:26 WIB
KPK Rakor dengan Walikota Jakut dan Jakbar, Ini yang Dibahas

Gedung KPK (Foto: iNews)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pertemuan dengan Walikota Jakarta Barat (Jakbar) Uus Kuswanto dan Wakil Walikota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim untuk memverifikasi data pengembang yang belum menyerahkan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) yang menjadi kewajiban pengembang kepada pemda. Pertemuan dilakukan di kedua kantor Walikota secara terpisah, pada 22 - 23 Oktober 2020.

“Dari temuan BPK, saran dari kami, buat prioritas. Misalnya pengembang yang besar, strategis dan tidak bersengketa. Kita undang direktur utama pengembang untuk lakukan verifikasi dan keputusan kapan akan BAST,” ujar Koordinator Wilayah 3 KPK Aida Ratna Zulaiha dalam pembukaan rakor dengan Pemerintah kota Jakarta Utara.

Pada saat pertemuan tersebut, Wakil Walikota Jakut Ali Maulana Hakim, melaporkan rekapitulasi penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berdasarkan temuan BPK tahun 2019. Dari rekap tersebut diketahui dari total 255 SIPPT yang dikeluarkan, baru 88 yang menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) PSU.

“Dari target 11 BAST, tahun 2020 ini sudah ada 6 BAST terbit untuk penyerahan PSU dengan total nilai lahan sebesar Rp1,9 Triliun. Sedangkan lima lainnya sedang berproses. Sisanya sebanyak 167 SIPPT atau 65% belum memenuhi kewajibannya menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah.” kata Ali Maulana.

Evaluasi internal, tambah Ali, juga diperlukan untuk mendorong percepatan penyerahan PSU. Selain perda pengambilalihan secara sepihak No.7 tahun 2012, jelasnya, belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, sehingga, otonomi masih di tingkat I. Akibatnya, lanjutnya, banyak pengambilan keputusan dilakukan di tingkat provinsi.

Editor : Muhammad Fida Ul Haq

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua