KPK Sebut Kerja Sama dengan Nazaruddin terkait Whistleblower Kasus E-KTP

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan tidak pernah menetapkan Muhammad Nazaruddin sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator/JC) dalam kasusnya. KPK menyebutkan menjalin kerja sama dengan mantan bendahara umum Partai Demokrat itu karena mau menjadi pelapor tindak pidana (Whistleblower) kasus korupsi e-KTP.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kerja sama itu dilakukan karena Nazaruddin mengaku mengetahui siapa saja pelaku dalam kasus e-KTP. KPK, tidak pernah mau bekerja sama dari kasus Nazaruddin.

Baca Juga

Penembakan dengan Target Komunitas Yahudi di Sydney, 12 Orang Tewas

"Dalam beberapa pemeriksaan, KPK beri surat yang bersangkuran kerjasa manya untuk membuka kasus yang lain, kemudian dia bertindak bukan sebagai JC, tetapi whistleblower," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (23/6/2020).

Untuk diketahui, whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Orang yang melakukan whistleblower tidak terlibat dalam kasusnya sendiri.

Baca Juga

KPK: Nazaruddin Bebas Bukan karena Justice Collaborator tapi Kerja Sama

"Itulah kami beri surat untuk kasus E-KTP. Tetapi untuk kasus dia sendiri, KPK tidak pernah memberi status sebagai Justice Collaborator," ujar Marwata.