KPK Sita Dokumen dan Barang Elektronik saat Geledah Kantor Pemprov Jatim

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan barang elektronik saat menggeledah Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), Jumat (16/8/2024). Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Jatim 2019-2022.

"Info yang kami dapatkan telah dilakukan penyitaan berupa dokumen dan barang bukti elektronik," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/8/2024). 

Baca Juga

Anggota NATO Ini Minta Eropa Tidak Dipersenjatai Habis-habisan

Dia belum bisa menjelaskan secara detail dokumen dan barang elektronik apa yang disita. Pasalnya, barang-barang itu masih dianalisis.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Pemprov Jatim terkait Kasus Dana Hibah

"Dokumennya apa, BB-nya apa, masih dilakukan inventarisasi dan analisis," ujarnya.

Diketahui, KPK membuka penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim 2019-2022. Penyidikan dilakukan setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) diterbitkan pada 5 Juli 2024.

Baca Juga

Kejagung Limpahkan Perkara Korupsi LPEI ke KPK

Penyidikan itu merupakan pengembangan dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap eks Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak dan kawan-kawan pada Desember 2022.

"Bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu empat tersangka sebagai penerima dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa.

Baca Juga

KPK Cegah Miryam S Haryani ke Luar Negeri terkait Kasus Korupsi e-KTP

Namun, Tessa tak menyebutkan secara detail identitas para tersangka. Dari empat tersangka yang diduga berstatus penerima, jelas Tessa, tiga orang merupakan penyelenggara negara. Sementara seorang tersangka lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara tersebut.

Sedangkan 15 dari 17 tersangka yang diduga pihak pemberi adalah pihak swasta. Sementara sisanya merupakan penyelenggara negara.

Baca Juga

KPK Hentikan Penyidikan Kasus Korupsi Eks Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan telah dinyatakan cukup," ujar Tessa.

Editor: Rizky Agustian