KPK Tetapkan Cagub Maluku Utara Jadi Tersangka Kasus Korupsi

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepati janji untuk mengumumkan penetapan tersangka di antara calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Serentak 2018. Ini baru satu tersangka di antara 10 peserta pilkada yang diduga tersangkut kasus korupsi dalam penyelidikan lembaga antirasuah tersebut.

KPK menetapkan calon gubernur (cagub) Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) menjadi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula, Tahun Anggara 2009.

Kekejaman RSF di El-Fasher: Ratusan Mayat Warga Sipil Dikubur di Kuburan Massal, Lainnya Dibakar

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan penetapan tersangka itu adalah hasil koordinasi KPK dengan Polri yang ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan kasus sebelumnya ketika AHM masih menjabat sebagai Bupati Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak picana korupsi pengadaan pembebasan lahan Bandara Bobong.

"Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yaitu AHM (Ahmad Hidayat Mus) Bupati Kepulauan Sula periode 2005 2010 dan ZM (Zainal Mus), Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009- 2014," kata Saut di ruang konferensi pers Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/3/2018).

Saut mengatakan bahwa hal itu sudah sesuai kewenangan di Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Penyelenggara Negara, Penegak Hukum atau pihak lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan penyelenggara negara atau penegak hukum tersebut.

"Setelah melakukan proses pengumpulan dan penelusuran informasi serta data dan membuka penyelidikan, setelah terpenuhi bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan," kata Saut.

Saut menyebutkan, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum yang didasarkan pada kewenangan yang diberikan UU dan kecukupan bukti. Hal itu tertuang dalam proses penyelidikan sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

AHM dan ZM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dan koordinasi dengan BPK adalah sebesar Rp3,4 miliar sesuai jumlah percairan SP2D kas daerah Kabupaten Kepulauan Sula," tutur Saut.

Sebelumnya, KPK menyatakan sudah hampir merampungkan proses penetapan tersangka 10 calon kepala daerah yang tersebar di sedikitnya lima wilayah. Semuanya akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, penyidik KPK terus mengintensifkan proses penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dalam beberapa delik yang diduga dilakukan penyelenggara negara yang sedang berlaga di Pilkada Serentak 2018.

"Beberapa orang yang akan ditersangkakan itu insya Allah minggu (pekan) ini kita umumkan," tegas Agus saat dikonfirmasi, Selasa (13/3/2018).

Editor: Azhar Azis