Mahfud MD Usul Dua Langkah Ini Ketimbang Perppu KPK

Ilma De Sabrini ยท Kamis, 26 September 2019 - 17:44 WIB
Mahfud MD Usul Dua Langkah Ini Ketimbang Perppu KPK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD. (Foto: iNewws.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mohammad Mahfud MD mengusulkan legislatif review dan judisial review ketimbang peraturan pemerintah pengganti undang-undang terharap UU KPK yang baru (Perppu KPK). Dua langkah itu dinilai lebih lembut dan prosedural ketimbang Perppu KPK.

Dia mengatakan, revisi UU KPK, yang sudah sah menjadi UU, secara yuridis dan politis sudah selesai. Secara yuridis artinya sudah disahkan DPR dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau presiden enggak tanda tangan juga karena ada demonstran, 30 hari sesusah disahkan itu berlaku sendiri (UU KPK baru). Hal itu diatur dalam Pasal 20 ayat 5 UUD 1945," ujarnya saat jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Pemimpin Gerakan Suluh Kebangsaan ini mengungkapkan, Presiden juga tidak bisa mencabut UU KPK yang baru. "RUU KPK sudah disahkan dan diketok palu, ya bagaimana pun Presiden ya harus tetap tanda tangan atau masuk lembar negara," katanya.

Cara yang paling lembut dan prosedural bisa dilakukan, menurut Mahfud, adalah melalui legislatif review (LR). Artinya, Presiden menandatangani UU KPK yang baru, kemudian pemerintah dan DPR periode 2019-2024 memasukkan kembali ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk dibahas kembali.

"Itu tidak menimbulkan keributan. Itu proses legislasi biasa dan bisa diprioritaskan di awal pemerintahan," ujar Mahfud.

Langkah kedua, menurut menteri pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional ini, adalah judisial review. Langkah ini meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan.

"Itu jalan konstitusional yang bagus, sehingga pembatalan itu bisa melalui dua jalur yaitu uji formal. Nah, itu bisa dibatalkan. Itu uji formal. Dulu saya pernah membatalkan waktu di MK," kata Mahfud.

Dia menuturkan, materi atau isi yang bisa diuji materi ke MK seperti, soal dewan pengawas (dewas), Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dan status ASN untuk pegawai KPK.

"Namun, itu mungkin tidak mulus karena tidak boleh membatalkan 1 pun UU yang tidak disukai orang tapi tidak melanggar konstitusi," kata Mahfud.

Editor : Djibril Muhammad