Mediasi dengan KPU Mulus, Partai Ummat Dapat Kesempatan Perbaiki Syarat di NTT dan Sulut

JAKARTA, iNews.id - Mediasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Partai Ummat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berjalan dengan mulus. Partai Ummat diberikan kesempatan memperbaiki syarat-syarat keanggotaan di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk memenuhi syarat sebagai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono menjelaskan, Partai Ummat mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atas keputusan KPU No. 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Tahun 2024 tanggal 14 Desember 2022 dan BAP KPU 308/PL.01.1/BA/05/2022 tentang rekapitulasi nasional hasil verifikasi parpol 14 September 2022.

Ini Besaran Gaji Tentara AS dan Perbandingannya dengan Rusia, China, Inggris

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan, Bawaslu telah memimpin mediasi antara pemohon dan termohon pada Senin 19 Desember 2022 dan Selasa 20 Desember 2022 dengan hasil mencapai kesepakatan yang tergantung pada BAP mediasi permohonan tanggal 20 Desember 2022 yang menyepakati sejumlah hal.

Pertama, Lolly menjelaskan, pemohon bersedia dan sanggup memenuhi syarat keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 kabupaten di provinsi NTT dan pada sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten berikut: Kupang, Timur Tengah Selatan, Manggarai Timur, Alor, Sumba Barat, Lembata, Samburai Jua. Dan Provinsi Sulut: Bolaang Mongondow, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu.

Bawaslu Segera Mediasi Partai Ummat dan KPU

Kedua, sambung Lolly, pemohon bersedia dan sanggup memenuhi jumlah keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya pada 5 kabupaten di NTT dan pada sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Sulut sebagaimana yang telah dibacakan di atas.

“Ketiga, pemohon bersedia dan sanggup memenuhi syarat keanggotaan di provinsi NTT dan provinsi Sulut sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut,” sambung Anggota Bawaslu RI lainnya Puadi dalam pembacaan putusan di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/12/2022) malam.

Partai Ummat Mengadu ke Bawaslu Bawa 6.000 Bukti

Pertama, Puadi menjelaskan, penyampaian dokumen perbaikan persyaratan keanggotaan oleh parpol 21-23 Desember 2022; kedua, verifikasi administrasi perbaikan persyaratan parpol 23-24 Desember 2022; ketiga, penentuan sampel dalam verifikasi faktual dilakukan oleh KPU Minggu 25 Desember 2022; keempat, verifikasi faktual perbaikan persyaratan keanggotaan parpol tingkat kabupaten/kota oleh KPU kab/kota 26-28 Desember 2022; kelima, rekapitulasi dan penyampaian hasil verifikasi faktual parpol oleh KPU kab/kota kepada KPU provinsi 28 Desember 2022; keenam, penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggoatan parpol oleh KPU provinsi ke KPU RI, Kamis 29 Desember 2022.

Ketujuh, sambung Puadi, rekapitulasi hasil verifikasi faktual oleh KPU, Jumat 30 Desember 2022; kedelapan, penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual keanggotaan oleh KPU kepada parpol dan Bawaslu Jumat 30 Desember 2022; kesembilan, penetapan dan hasil pengundian parpol peserta pemilu Jumat 30 Desember 2022; dan kesepuluh, pengumuman parpol peserta pemilu Jumat 30 Desember 2022.

Oleh karena itu, kata Totok, Bawaslu RI memutuskan untuk memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan ini sebagaimana tertuang dalam keputusan ini, dan memerintahkan pada KPU untuk melaksanakan keputusan ini maksimal tiga hari sejak putusan dibacakan.

“Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu, Selasa 20 Desember 2022 yang dihadiri oleh Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Puadi, Lolly Suhenti, Herwyn JH Malonda dan dibacakan di hadapan para pihak,” ucap Totok.

Editor: Aditya Pratama