Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi
JAKARTA, iNews.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah daerah (pemda) telah menerima panduan dan data pendukung untuk menetapkan upah minimum tahun 2027. Penentuan besaran upah minimum akan ditetapkan oleh pemda masing-masing sesuai dengan kondisi ekonominya.
Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah guna mempersiapkan proses penetapan upah minimum 2027.
Sosialisasi pertama dilakukan kepada para kepala dinas pada 13 November 2026. Selanjutnya, pada 16 November 2026, Kemnaker berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di Kantor Kementerian Dalam Negeri.
"Kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota. Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan," ujar Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Surat edaran tersebut memuat sejumlah bahan acuan bagi pemerintah daerah, termasuk data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan penentuan upah minimum sektoral, serta panduan terkait estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).