Menaker Serahkan Penetapan Upah Minimum 2027 ke Pemerintah Daerah, Kenaikan sesuai Kondisi Ekonomi
Yassierli menambahkan, seluruh bahan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembahasan sebelum batas waktu penetapan.
Adapun penetapan upah minimum 2027 memiliki sejumlah tenggat waktu. Upah Minimum Provinsi (UMP) harus ditetapkan paling lambat 21 November 2026. Sementara itu, penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diberikan waktu lima hari setelah batas penetapan UMP.
Untuk tingkat kabupaten dan kota, batas penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) jatuh pada 25 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diberikan waktu lima hari setelahnya.
Dalam proses pembahasannya, Kemnaker mengandalkan peran Dewan Pengupahan Daerah. Lembaga tersebut akan membahas besaran upah minimum berdasarkan data dan panduan yang telah diberikan pemerintah pusat, kemudian menyampaikan rekomendasi kepada gubernur untuk ditetapkan.
Dewan Pengupahan Daerah melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh. Dengan komposisi tersebut, pembahasan upah minimum diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dalam hubungan industrial.
Yassierli menambahkan, pembahasan melalui mekanisme tripartit di tingkat nasional maupun daerah juga terus berjalan. Karena itu, pemerintah optimistis seluruh tahapan penetapan upah minimum 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal.
"Kami optimistis, waktu kemarin saat sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan. Sebenarnya untuk upah minimum kabupaten/kota masih ada beberapa hari sesudahnya," tuturnya.
Editor: Aditya Pratama