Mendagri Ungkap 79 Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN, Butuh Tambahan Dana

Baca Juga

Purbaya Siapkan Tambahan Dana TKD ke 490 Pemda, buat Bayar Gaji ASN

"Kami akan turunkan tim, apakah sudah melakukan efisiensi? Efisiensi dulu. Karena apa? Karena ada daerah-daerah yang mengatakan kami enggak cukup uang," katanya.

Dia mencontohkan, terdapat daerah yang semula mengaku tidak mampu membayar gaji pegawai. Namun, setelah dilakukan evaluasi, ditemukan masih banyak belanja yang tidak efisien, seperti rapat dan perjalanan dinas yang berlebihan.

Baca Juga

Dihadiri Dasco, Komisi II DPR Rapat Dengar Keluhan Para Kepala Daerah Termasuk soal Gaji ASN

"Di NTT kemarin, Tidore, demo, kami enggak cukup uang untuk bayar, oke. Sudah turun tim, kita begitu bedah, ternyata banyak yang enggak efisien. Harwatnya terlalu banyak meeting-lah, kemudian terlalu banyak kegiatan-kegiatan apa perjalanan dinas, kurangin. Begitu dikurangin ternyata cukup untuk membayar gaji," ucapnya.

Menurut Tito, apabila daerah telah melakukan efisiensi namun kemampuan fiskalnya masih belum mencukupi, Kemendagri akan mengusulkan pencairan DBH yang masih tertunda. Jika langkah tersebut tetap belum mampu menutup kebutuhan belanja pegawai, pemerintah akan mengusulkan penambahan DAU.

Baca Juga

Gaji ASN di Daerah Dipangkas 30 Persen untuk PPPK, DPR Sebut Terlalu Ekstrem

"Nah, ada daerah yang mungkin efisiensi sudah dilakukan, sudah kita bedah, enggak cukup, DBH enggak ada DBH-nya atau ada DBH tapi enggak cukup bayar biaya pegawai, enggak ada jalan lain ini harus top up dari Kementerian Keuangan. Dan kami hitung lebih kurang paling tidak 79," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian