Menhan Berharap Polri Kabulkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen

JAKARTA, iNews.id - Tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen sudah mengajukan permohonan penangguhan dan jaminan hukum kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal (Purn) TNI Ryamirzard Ryacudu. Sang menteri pun mengaku akan menggelar pertemuan dengan Polri terkait hal itu.

Hingga saat ini, Ryamirzard belum mengungkapkan apakah sudah menggelar pertemuan dengan Polri terkait kasus Kivlan. Namun, dia tetap berharap permohonan penangguhan Kivlan dengan dirinya sebagai penjamin dapat dikabulkan Polri.

Baca Juga

Terungkap, AS Belum Siap Menyerang Iran, Ini Alasannya

"Untuk berharap dia (Kivlan Zen) ditangguhkan, ya harapan kita semua, itu saja," kata Ryamirzard, usai menggelar silaturahmi bersama purnawiran TNI, di Gedung Kemenhan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Mantan Kepala Staf Angkatan darat (KSAD) itu memastikan telah menjadi penjamin terkait penangguhan penahanan Kivlan Zen yang diajukan tim kuasa hukumnya. Namun, Ryamizard tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan.

Baca Juga

Kivlan Zen Siapkan 30 Bukti, 3 Saksi dan 2 Ahli di Sidang Praperadilan Lusa

"Begini, apa pun yang diminta kepada saya, pasti saya kabulkan. Tapi sudah saya sampaikan, (ini) masalah hukum, masalah politik, saya tidak ada kemampuan ke sana. Ini sudah masalah politik nih. Orang bermain politik, saya masuk, wah bahaya saya. Saya tidak ada kemampuan di situ," tuturnya.

Ryamirzard khawatir, jika terlalu mencampuri atau masuk lebih jauh ke ranah hukum akan berdampak kepada pelanggaran hukum. "Nanti dipaksakan masuk ke situ, saya melanggar hukum, melanggar apa itu, saya tidak mau," ujarnya.

Baca Juga

Ini 12 Permohonan yang Disampaikan Kivlan Zen dalam Sidang Praperadilan

Sebelumnya, kepolisian menetapkan purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal itu sebagai tersangka dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal pada 29 Mei lalu.

Kepolisian juga menyebut mantan kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) itu menunggangi aksi 22 Mei di Jakarta, serta berperan memberi perintah kepada tersangka lainnya berinisial HK alias I dan AZ untuk mencari eksekutor pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan seorang pimpinan lembaga survei.

Editor: Djibril Muhammad