Menpan-RB: Tidak Ada Istilah Pemberhentian PNS, Semua Difungsikan

"Kemenpan-RB optimistis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu karena visi, misi serta arahan Presiden dan Wakil Presiden sudah jelas. Posisi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah adalah pelayanan masyarakat," ujar Tjahjo.

Baca Juga

BKN: Tidak Ada Penerimaan CPNS 2020

Sebelumnya, Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Senin, 6 Juli 2020 mengatakan ide konsep reformasi birokrasi sudah ada sejak Menteri PAN-RB dijabat Letnan Jenderal Purnawirawan Tiopan Bernhard Silalahi, atau yang akrab disapa TB Silalahi.

"Mulai zaman Pak TB Silalahi, tahun 2000 ini, ini sudah lengkap, tapi ya macet karena ada tenaga honorer, sistemnya belum sistem merit, daerah boleh mengangkat (PNS) seenaknya. Ini sudah tahun 2000 konsepnya sudah ada, akhirnya macet," tuturnya.

Baca Juga

Pemerintah Fokus Covid-19, Nasib Gaji Ke-13 PNS Belum Diputuskan

Namun, Tjahjo meyakini konsep tersebut akan lebih jelas karena Presiden Joko Widodo turun langsung memantau pelaksanaan reformasi birokrasi itu. "Kan sekarang masuk visi-misi Presiden, ya harus cepat dilaksanakan. Ini target satu tahun, dari Januari sampai Desember 2020," katanya.

Editor: Djibril Muhammad