Menteri ATR/BPN Teken MoU dengan KKP, Dukung Sertifikasi Tanah Masyarakat Pesisir

Menteri ATR/Kepala BPN Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang

Sinergi dengan Program Kelautan dan Perikanan, Menteri ATR/BPN Teken MoU

Baca Juga

10 Jet Tempur Tercanggih Dunia Tahun 2025, Apakah F-35 AS Masih Nomor 1?

JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.

Kegiatan berlangsung dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 (IMBF) di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit di Wakatobi pada 2022 lalu untuk menghancurkan tembok ego sektoral dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Khususnya, berkaitan dengan sertifikasi tanah bagi masyarakat pesisir yang bermukim di atas air yang juga telah disepakati dalam Deklarasi GTRA Summit 2023 di Karimun.

Hadi Tjahjanto menyampaikan, banyak masyarakat Indonesia yang hidup di sepanjang garis pantai dan mengandalkan hidupnya dari sumber daya laut tanpa memiliki sertifikat tanah.

“Namun sampai saat ini, para nelayan, masyarakat yang hidup di sepanjang pantai tidak memiliki kepastian hukum hak atas tanah,” ucapnya.