Menyebar Spirit Demokrasi Damai dari Masjid ke Masjid

Seperti diketahui, pilkada serentak akan berlangsung 27 Juni 2018 di 171 daerah di Indonesia. Setelah hajatan rakyat itu usai, Pileg dan Pilpres 2019 di depan mata.

Ketua Umum MUI KH Maruf Amin juga sependapat dengan Polri. Menurutnya, pilkada harus dilakukan dengan santun. Calon kepala daerah beserta tim sukses, pendukung, dan simpatisannya jangan sampai menjelekkan lawan politik.

”Tetapi bagaimana menjual kualitasnya, program dan gagasannya sehingga tidak menimbulkan ketengangan. Kalau bahasa orang jual beli dalam agama itu ‘jangan kamu menjual barang dengan menjelekkan barang jualan orang lain’," kata Maruf.

Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyerukan agar pelaksanaan pesta demokrasi berjalan damai dan berkualitas. "Baik itu pilkada, pileg, dan pilpres ada pertarungan. Tapi yang bertarung adalah anak negeri. Kita tidak bertarung dengan Belanda", kata dia. "Meski kita berbeda dalam sikap politik namun merah putih kita sama," tegas dia.

Polisi mengawal distribusi kotak suara untuk pilkada. (foto: Koran Sindo/Dok).

Panglima TNI menyebutkan, TNI dan Polri tidak akan mampu melaksanakan sendiri tugasnya mewujudkan pilkada damai tanpa bantuan dari komponen bangsa lainnya. ”Yaitu para kiai, alim ulama, ustaz, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta masyarakat Indonesia lainnya,“ ujarnya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, tahun politik merupakan tolak ukur proses demokrasi di Indonesia. Memilih para pemimpin, kata Wiranto, berarti pemimpin dipilih oleh rakyat untuk mewakili hak rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.

"Kalau kita gagal memilih pemimpin, maka pembangunan akan terganggu. Apalagi kalau penyelenggaraannya saja diwarnai dengan kericuhan, ketidakjujuran, ketidakamanan, rakyat tidak bisa memilih dengan bebas, akan mencederai demokrasi itu," kata Wiranto saat Rakornas Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018). 

Editor: Zen Teguh