PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi PPDB Prematur

Ilma De Sabrini ยท Jumat, 21 Juni 2019 - 14:35 WIB
PBNU Nilai Implementasi Sistem Zonasi PPDB Prematur

Wasekjen PBNU Bidang Pendidikan H Masduki Baidlowi. (Foto: iNews).

JAKARTA, iNews.id, - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyorot berbagai persoalan yang terjadi akibat pelaksanaan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB berbasis zonasi. Kebijakan ini dinilai terburu-buru sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu pemerataan pendidikan tak terwujud.

Wasekjen PBNU Bidang Pendidikan H Masduki Baidlowi mengakui, sistem zonasi PPDB dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan yang selama ini terjadi. Problem akut ini sangat sulit diatasi antara lain karena karena guru berkualitas banyak menumpuk di satu tempat atau satu sekolah.

Dampaknya, timbul istilah sekolah favorit terutama ini terjadi di kota-kota, kabupaten atau pun di kota-kota besar lainnya. Di sisi lain, para guru di sekolah-sekolah pedalaman banyak yang bermasalah dengan cara mengajar mereka sehingga kurang bermutu.

”Timbulnya istilah schooling without learning (bersekolah tapi tidak belajar) yang dialami atau terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, adalah karena banyak guru yang tidak memenuhi standar mutu belajar seperti yang diinginkan oleh standar pendidikan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/6/2019).

Masduki mengingatkan, kebijakan zonasi sebenarnya ditujukan untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan ini terutama dari segi bagaimana caranya membagi guru-guru yang berkualitas bagus dipindah ke daerah-daerah yang mutu pendidikannya masih rendah. Guru memegang posisi kunci penting maju dan tidaknya lembaga pendidikan.

Artinya, kata Masduki, ibarat standar nasional yang lain kurang memadai, tetapi bila gurunya bermutu, maka sekolahan dan sistem pembelajarannya akan berjalan dengan baik.

”Problem utama dari sistem zonasi ini adalah kondisi guru saat ini yang sudah terlanjur berada di bawah standar mutu dan kondisi ini cukup mewabah secara nasional sehingga kebijakan zonasi ini tidak akan banyak membantu meningkatkan mutu pendidikan nasional,” kata dia.

Menurut Masduki, kebijakan sertifikasi guru yang semula direncanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional juga ternyata gagal total karena para guru yang sudah lolos sertifikasi tidak pernah dievaluasi dan diberikan tantangan untuk meningkatkan prestasi. Imbasnya, banyak guru berlomba mengikuti sertifikasi demi meningkatkan kesejahteraan.

”Kebijakan zonasi tanpa diimbangi dengan kebijakan lain untuk peningkatan mutu guru secara masif, termasuk mengevaluasi kembali sistem sertifikasi guru secara nasional, tak akan berbuah banyak untuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata dia.

Situasi inilah yang kemudian memunculkan schooling without learning alias terjadi malapraktik pendidikan secara nasional.

Untuk mengatasi persoalan ini, Masduki mendesak agar dilakukan peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kualitas guru. Cara ini harus dilakukan konsisten.

Terkait itu, kebijakan sertifikasi guru harus dievaluasi. Sertifikasi harus disesuaikan kembali dengan target semula yakni meningkatkan mutu guru.

”Adakan sistem evaluasi secara nasional dengan benar. Jangan dibiarkan seperti yang sekarang, uang negara habis ratusan triliun untuk gaji guru dan honor sertifikasinya tetapi pendidikan nasional tetap tidak bermutu,” katanya.

Editor : Zen Teguh