Pedagang Online Mulai Dipungut Pajak 1 Oktober 2026, DJP: No Drama

JAKARTA, iNews.id -Pajak Penghasilan (PPh) pedagang online atau merchant melalui marketplace akan mulai dipungut pada 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan kebijakan tersebut siap dijalankan setelah sebelumnya mengalami beberapa kali penundaan.

Ketentuan pemungutan PPh merchant online ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Pada tahap awal, pemerintah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Baca Juga

BPS Buka Peluang Pakai Data Pajak untuk Akurasi Penerima Bansos

"Nanti insya Allah kita akan segera aktivasi aturannya dan implementasinya, mereka sudah siap, kita juga sudah siap," kata Bimo di Kantor Pusat DJP, Rabu (16/9/2026).

Sebelumnya, implementasi kebijakan tersebut dijadwalkan mulai 1 Juli 2026. Namun, pelaksanaannya ditangguhkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan kesiapan sistem.

Baca Juga

Negara Terkaya di Asia Cetak Rekor Penerimaan Pajak, Nilainya Tembus Rp1.356 Triliun

Bimo menjelaskan keputusan penundaan sebelumnya diambil oleh Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Bottleneck-nya ya karena Pak Menteri Purbaya keputusannya untuk sementara menunda supaya kesiapannya gimana," ungkap Bimo.

Baca Juga

Partai Perindo Sebut Evaluasi Batas Bebas Pajak UMKM Langkah Positif, Dorong Usaha Naik Kelas

Kini, DJP memastikan penundaan tidak berlanjut. Uji coba integrasi sistem dengan keempat marketplace yang ditunjuk telah berjalan dan dinyatakan siap untuk mendukung penerapan penuh pada bulan depan.

"Jadi no drama lah, nggak ada drama," tegas Bimo.

Editor: Puti Aini Yasmin