Pemulangan WNI Eks ISIS, Din Syamsuddin: Pakailah Parameter Hukum dan Konstitusi

Wildan Catra Mulia ยท Senin, 10 Februari 2020 - 14:35:00 WIB
Pemulangan WNI Eks ISIS, Din Syamsuddin: Pakailah Parameter Hukum dan Konstitusi
Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id – Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin, menanggapi soal wacana pemulangan warga Negara Indonesia (WNI) eks pengikut ISIS yang kini berada di Timur Tengah. Dia mengatakan, pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini dengan melihat parameter hukum dan konstitusi yang berlaku.

“Karena penyelesaian masalah-masalah seperti ini tidak ada jalan lain, kecuali pakailah parameter konstitusi hukum yang ada. Apakah ada halangan konstitusional yang menolak mereka atau sebaliknya, apakah dimungkinkan mereka diterima,” kata Din di Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dia menuturkan, pemerintah harus melakukan pendataan atau profiling keberadaan WNI eks ISIS secara komprehensif. Menurut dia, dari ratusan orang yang berada di Timur Tengah saat ini tak semuanya melakukan kesalahan dan sudah kehilangan kewarganegaraannya.

“Saya tidak tahu, jangan-jangan tidak semua (ikut ISIS), hanya sebagian. Kalau itu ada maka kewajiban negara untuk melindungi. Itu kontitusi lho. Negara melindungi seluruh rakyat dan tanah tumpah darah Indonesia,” ujarnya.

Din mengharapkan pemerintah mampu mengambil keputusan dengan baik dan bijaksana. Menurut dia, nanti setelah WNI tersebut kembali ke Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) harus melalukan deradikalisasi bagi mereka yang terpapar.

“Setelah itu diterima dengan catatan, dengan pengetatan, katakanlah mereka disadarkan kembali jangan berpikiran lain. Jangan lagi terpapar terhadap ideologi ISIS, marilah bersama-sama pada ideologi Pancasila. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila,” ujarnya.

“Tapi kalau mereka sudah dihilangkan kewarganegaraannya, enggak usah diurus. Ngapain repot-repot?” ucapnya.

Dia menyebut tidak masalah jika Pemerintah Indonesia baru mengumumkan nasib WNI eks ISIS pada Mei 2020 mendatang. Din menilai persoalan ini memang harus dilakukan pengkajian dan pendataan yang lengkap, sehingga tidak ada yang kecolongan.

“Relatif sih, mungkin pemerintah perlu waktu untuk mengkaji dan meneliti. Karena yang ke sana tuh macam-macam motif, ada yang ideologis mau berperang, ada yang ekonomis karena dijanjikan gaji 250 dolar (AS) per bulan,” kata Din.


Editor : Ahmad Islamy Jamil