Pengangkatan Wakil Menteri oleh Jokowi Dinilai Sah Secara Konstitusional

Antara ยท Rabu, 30 Oktober 2019 - 01:05 WIB
Pengangkatan Wakil Menteri oleh Jokowi Dinilai Sah Secara Konstitusional

Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bersama 12 Wakil Menteri foto bersama di Istana, Jakarta. (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Pengangkatan 12 Wakil Menteri (Wamen) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar pengangkatan Wamen telah sejalan dengan norma ketentuan Pasal 10 UU RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Ahli Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan, semula posisi penjelasan Pasal 10 UU a quo telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 79/PUU-IX/2011, Putusan MK ini keluar pada 5 Juni 2012.

"Pengangkatan 12 Wakil Menteri secara hukum dan administratif adalah sah dan konstitusional," ujar Fahri di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Dia menuturkan, pertimbangan hukum MK dalam memutuskan perkara itu menyebutkan, penjelasan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 yang menentukan bahwa wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet adalah tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang No 39 Tahun 2008.

"Sebab menurut Pasal tersebut susunan organisasi Kementerian terdiri dari unsur pemimpin, yaitu menteri, pembantu pemimpin yaitu sekretariat jendral, pelaksana tugas pokok, yaitu direktorat jenderal, pengawas yaitu inspektorat jenderal, pendukung, yaitu badan atau pusat dan pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Kemudian, jika wakil menteri ditetapkan sebagai pejabat karier, sudah tidak ada posisinya dalam susunan organisasi kementerian sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurutnya, akan menimbulkan kekacauan implementasi atau masalah legalitas di dalam hukum kepegawaian dan birokrasi pemerintahan itu terjadi karena sumber dari ketentuan Penjelasan Pasal 10 UU a quo (juga).

MK menilai keberadaan penjelasan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dalam pelaksanaan hukum serta membatasi atau membelenggu kewenangan eksklusif Presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri/wakil menteri berdasarkan UUD 1945, sehingga penjelasan tersebut harus dinyatakan inkonstitusional.

"Untuk itu kami berpendapat akhiri segala polemik perdebatan, baik secara politis maupun yuridis, sebab presiden telah menggunakan kewenangan eksekutif serta presidensialnya secara benar dan proporsional," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi