Penjelasan Bos Danantara soal Rencana Pemerintah Bentuk BUMN Tekstil

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah tengah mengkaji opsi pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) baru di sektor tekstil. Hal ini sebagai bagian dari strategi memperkuat industri padat karya sekaligus menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah.

Terkait rencana tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani menjelaskan, setiap keputusan investasi yang dilakukan pemerintah selalu melalui feasibility study dan asesmen menyeluruh, baik dari sisi bisnis, pasar, maupun dampak sosial ekonomi.

Riyadh Tak Izinkan AS Gunakan Wilayah Udara Arab Saudi untuk Serang Iran

Namun, dalam kasus tertentu, pemerintah membuka ruang untuk tetap masuk pada proyek dengan tingkat pengembalian lebih rendah, selama manfaat terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai sangat besar.

"Tentunya juga kita kan ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga parameter yang kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan," kata Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, sektor tekstil memiliki karakteristik sebagai industri padat karya yang berperan penting bagi perekonomian daerah.

Karena itu, ketika terdapat perusahaan yang mengalami tekanan keuangan, pemerintah melihat masih ada peluang untuk dilakukan turnaround melalui restrukturisasi menyeluruh, bukan sekadar suntikan modal.

"Kita terbuka untuk menerima, misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi," ucapnya.

Dia menegaskan, pendekatan restrukturisasi yang disiapkan tidak hanya menyangkut permodalan, tetapi juga mencakup penjaminan pasar, penyiapan offtaker, perbaikan rantai pasok, hingga efisiensi operasional, sebagaimana pola yang telah diterapkan dalam penataan sejumlah BUMN sebelumnya.

Terkait skema kelembagaan, Rosan menuturkan bahwa pihaknyamasih membuka berbagai opsi, mulai dari pembentukan BUMN baru di sektor tekstil, penguatan entitas yang sudah ada, hingga kerja sama dengan investor strategis. Seluruh skema tersebut masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan secara final.

"Seperti yang kita lakukan misalnya di perusahaan-perusahaan BUMN lainnya, yang memang perlu mendapatkan penyehatan secara keseluruhan. Tidak hanya dari permodalan saja, tapi juga dari marketnya, dari off-takernya dan lain-lain. Jadi kita terbuka untuk itu," ucap Rosan.

Editor: Aditya Pratama