Pernyataan Lengkap Jokowi tentang Usulan RUU KPK

iNews ยท Jumat, 13 September 2019 - 14:05 WIB
Pernyataan Lengkap Jokowi tentang Usulan RUU KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto: Antara).

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait usulan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Jumat (13/9/2019). Dalam pernyataannya Jokowi menyampaikan pandangan terhadap draf RUU KPK.

Mulai dari Dewan Pengawas KPK, penyelidik dan penyidik serta kewenangan penyadapan. RUU tersebut dinilai diperlukan agar pemberantasan korupsi di negeri ini berjalan efektif.

Berikut pernyataan lengkap Jokowi terhadap RUU KPK:

Saya telah mempelajari dan mengikuti secara serius seluruh masukan yang diberikan dari masyarakat, dari para pegiat antikorupsi, para dosen, mahasiswa dan masukan dari para tokoh bangsa. Karena itu ketika ada inisiatif dari DPR saat mengajukan RUU KPK, masa tugas pemerintah adalah meresponsnya.

Kita tahu UU KPK telah berusia 17 tahun, perlu ada penyempurnaan secara terbatas sehingga pemberantasan korupsi bisa berjalan efektif. Sekali lagi, kita jaga agar KPK lebih kuat dibanding lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

Saya telah memberikan arahan kepada Kemenkumham menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

Intinya, KPK harus memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai. Dan harus lebih kuat dibandingkan dengan lembaga lain untuk pemberantasan korupsi.

Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi UU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK. Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memeroleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan.

Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memeroleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan. Kedua, saya juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bisa juga berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

Ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan selama ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

Keempat, saya juga tidak setuju perihal pengolahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan dari KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Terhadap beberapa isu lain saya juga memberikan catatan dan memiliki pandangan yang berbeda dengan inisiasi DPR.

Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu Karena semua lembaga negara, Presiden, Mahkamah Agung (MA), DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang. Dewan Pengawas sesuatu yang wajar untuk proses tata kelola yang baik.

Anggota Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, bukan politis, birokrat, aparat, maupun penindak hukum aktif.

Pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Presiden, dijaring melalui panitia seleksi. Saya ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya Dewan Pengawas.

Yang kedua terhadap keberadaan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal ini juga diperlukan sebab penegakkan hukum harus memenuhi prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum.

Sehingga RUU inisiatif DPR memegang batas waktu maksimal satu tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi dua tahun supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting agar kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan.

Yang ketiga terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah ASN, yaitu Pegawai Neggeri Sipil (PNS)atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), hal ini juga terjadi di lembaga lain yang mandiri seperti MA, Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga lembaga independen lainnya seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian.

Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya melakukan proses transisi menjadi ASN. Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan.

Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi.


Editor : Kurnia Illahi