Pertemuan Terbatas Langsung Masih Dibolehkan di Pilkada 2020, Ini Penjelasan KPU

JAKARTA, iNews.id - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 yang baru saja diundangkan langsung mendapat sorotan setelah membolehkan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka secara langsung di kampanye Pilkada 2020. KPU memastikan metode itu baru bisa digunakan jika pertemuan terbatas dan tatap muka tidak bisa dilakukan secara daring lewat media sosial.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan masih banyak daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 memiliki kendala jaringan internet. Oleh sebab itu KPU berupaya setiap daerah bisa melaksanakan tahapan kampanye.

Siapa Elias Garzon Delvaux? Remaja Fedora yang Viral dalam Insiden Perampokan Museum Louvre

"Belum seluruh wilayah di Indonesia terutama di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 memiliki akses media sosial dan media daring yang memadai, termasuk untuk kebutuhan kampanye," kata Raka saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Menurutnya KPU dalam merancang peraturan tidak bisa melarang semua kegiatan kampanye dilakukan secara daring. Apabila itu diberlakukan akan ada sejumlah daerah yang sama sekali tidak menggelar kampanye karena keterbatasan akses internet tersebut.

DKPP: Pilkada saat Covid-19 Tanpa Kerumunan Akan Mustahil Jika Dibebankan ke Penyelenggara Saja

"Jadi tentu ini tidak dimungkinkan, ini akan melanggar ketentuan undang-undang juga," ujarnya.

Lalu bagaimana jika suatu daerah tidak terdapat kendala akes internet tapi pasangan calon ingin melakukan pertemuan secara langsung? Raka menyebut hal itu akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

"Tentu harus dilihat kondisi objektifnya. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dari aspek hak untuk berkampanye. Tapi jangan sampai juga karena tidak dilakukan pencermatan, timbul risiko akibat adanya kerumunan, timbul risiko kesehatan," ucapnya.

Diketahui dalam Pasal 58 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring.

Kendati dianjurkan untuk dilakukan via daring, KPU masih membolehkan metode kampanye ini bisa dilakukan secara langsung. Hal itu tertuang dalam Pasal 58 ayat (2).

"Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui media sosial dan media daring, pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan (secara langsung) ketentuan sebagai berikut," bunyi Pasal 58 ayat (2) seperti dikutip Rabu (24/9/2020).

Editor: Rizal Bomantama