PKB Dukung KPU Larang Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

JAKARTA, iNews,id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) yang salah satunya melarang mantan narapidana (napi) kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). Meski sejumlah politisi dan anggota DPR menentang aturan tersebut, tak sedikit yang mendukung langkah KPU.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar ikut mendukung KPU. Pria yang akrab disapa Cak Imin ini memastikan bahwa PKB akan mematuhi PKPU yang akan diterbitkan sebagai pedoman pengajuan caleg mulai dari tingkat DPRD kabupaten/ kota hingga DPR RI.

Baca Juga

Anomali Ahmed al-Sharaa: Dulu Teroris Bernilai Rp116 Miliar, Sekarang Dijamu Trump di Gedung Putih

"Sebagai prinsip, PKB mendukung," ujar Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Namun, menurut dia, sebenarnya pelarangan mantan napi menjadi caleg itu lebih kepada komitmen atau pakta. "Pakta bahwa komitmen untuk membebaskan parlemen dari korupsi. Saya kira bagus, positif, kita mendukung," jelasnya.

Dia juga mengingatkan bahwa sebenarnya pencabutan hak politik seseorang bisa dilakukan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Tentu akan ada protes bahwa aturan itu tak punya dasar hukum," katanya.