PKS Terima 13 Asosiasi Travel Haji dan Umrah, Tampung Masukan soal RUU PIHU

"Jadi kami mendengarkan dan mereka telah membuat DIM usulan mereka, untuk bisa menjadi perhatian kami di fraksi PKS nanti akan menyimak betul, dan jubir kami di Komisi VIII nanti, insya Allah akan menyuarakan hal-hal yang memang yang terbaik yang mereka usulkan," tuturnya.

Baca Juga

Komisi VIII DPR Ungkap Revisi UU Haji Belum Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat, Kenapa?

Kendati demikian, Almuzzammil tak memerinci DIM yang menjadi usulan 13 asosiasi dalam pertemuan Senin ini. Dia hanya menyebut dua di antara usulan DIM dari asosiasi berkaitan dengan umrah mandiri dan penghapusan kuota haji khusus paling tinggi delapan persen.

"Ada beberapa poin, ada poin delapan persen maksimal, ada poin tentang umrah mandiri dan lain-lain, tetapi saya tidak ingin bicara parsial seperti itu. DIM-nya lengkap dan saya meminta juga dari 13 asosiasi ini untuk menyampaikan ke seluruh fraksi yang lain," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP AMPHURI yang juga juru bicara 13 asosiasi, Firman M Nur mengatakan pihaknya menyambut positif langkah PKS yang menerima perwakilan penyelenggara resmi umrah dan haji khusus.

"Insya Allah diskusi kami memberi pencerahan dan ada kesepahaman bagaimana membangun ekosistem haji dan umrah berbasis keumatan," kata Firman.

Diketahui, RUU PIHU telah diketok DPR melalui rapat paripurna sebagai rancangan aturan hasil inisiatif legislatif pada 24 Juli 2025 lalu. Dalam pendapat fraksi-fraksi, hanya Fraksi PKS yang secara eksplisit menyebut umrah mandiri dan kuota haji khusus paling tinggi 8 persen.

Editor: Rizky Agustian