Polda Metro Pastikan Hadiri Undangan KPK Bahas Kasus Pemerasan SYL Hari Ini

Jumat, 17 November 2023 - 08:37:00 WIB

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Polda Metro Jaya dipastikan akan menghadiri undangan KPK terkait koordinasi kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jumat (17/11/2023). Rapat digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Insya Allah akan datang,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Baca Juga

Trump Boleh Mamdani Memanggilnya Fasis: Bilang Saja Ya

Mantan Kapolresta Surakarta itu menyebutkan, rapat tersebut merupakan tahap awal dari KPK untuk melakukan asesmen atas permintaan supervisi perkara tersebut.

“Bahwa rapat koordinasi dan dengar pendapat besok itu merupakan tahap awal dari lembaga KPK RI untuk melalukan asesmen terhadap permintaan supervisi atau permohonan supervisi penanganan perkara a quo yang diajukan oleh tim penyidik kepada pimpinan KPK beberapa waktu lalu,” katanya.

Baca Juga

Eks Penyidik KPK: Kesaksian Firli Bahuri Penting untuk Menetapkan Tersangka di Kasus SYL

Sebagaimana diberitakan, KPK kembali menjadwalkan rapat koordinasi dan supervisi kasus dugaan pemerasan SYL. Lembaga antirasuah mengundang Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk menghadiri rapat tersebut.

"KPK kembali mengundang penyidik Polda Metro Jaya dan Mabes Polri dalam Koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pemerasan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (15/11/2023).

Baca Juga

Selain Firli Bahuri, 3 Pegawai KPK Diperiksa Polisi terkait Kasus Pemerasan SYL

Sejatinya, pertemuan tersebut dijadwalkan pada Jumat (10/11/2023) lalu. Namun, rapat tersebut batal digelar. "Pertemuan dalam rangka koordinasi ini kami jadwalkan kembali pada Jumat, 17 November 2023, pukul 09.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

"Undangan kedua ini tentunya merupakan keseriusan komitmen kami sebagaimana amanah UU 19 Tahun 2019 bahwa KPK di antaranya bertugas melakukan koordinasi penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi," katanya.