Polemik RKUHP, Menkumham: Presiden dan Wapres Tak Boleh Dicaci Maki

Jumat, 20 September 2019 - 18:48:00 WIB

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly memberikan keterangan pers terkait polemik RKUHP di kantornya, Jakarta, Jumat (20/9/2019). (Foto: iNews.id/ Ilma De Sabrini).

Dia menuturkan, dalam RKUHP Pasal 218 dijelaskan bahwa setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wapres dipidana dengan pidana paling lama tiga tahun, enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Menurutnya, delik tersebut merupakan delik materiel yang hanya dapat diadukan atau dilaporkan boleh presiden atau wapres secara langsung.

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyadarkan atau mengajukan kritik kepada pendapat yang kebijakan pemerintah tidak ada masalah," katanya.

Editor: Kurnia Illahi