Polemik Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur ke DKPP

Wildan Catra Mulia ยท Jumat, 12 April 2019 - 20:42 WIB
Polemik Surat Suara, TKN Laporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur ke DKPP

Direktorat Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan melaporkan Ketua Panwaslu Kuala Lumpur, Yaza Azzahra ke DKPP, Jumat (12/4/2019). (Foto: iNews.id/ Wildan Catra Mulia).

JAKARTA, iNews.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin melaporkan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri, Kuala Lumpur, Malaysia, Yaza Azzahra ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Yaza Azzahra dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik.

Direktorat Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan mengatakan, Yaza selaku terlapor diduga melanggar peraturan DKPP Pasal 6 ayat 2 (a) dan Pasal 8 (c) dan (d) tentang kode etik penyelenggara pemilu. Yaza seharusnya bersikap profesional dan tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan kegaduhan saat diwawancarai di salah satu stasiun televisi nasional.

"Di mana penyelenggara pemilu itu seharusnya mandiri, punya prinsip dan menolak campur tangan pengaruh siapa pun. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan partisan atas isu yang sedang terjadi," ujar Ade di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Dia menuturkan, Yaza sebagai Ketua Panwaslu seharusnya terlebih dahulu menginvestigasi temuan suara tercoblos pada gambar capres cawapres 01 dan Partai NasDem. Jangan terburu-buru menyatakan ada kesalahan dan kesengajaan yang belum diketahui peristiwanya.

"Karena dia (Yaza) hanya ditunjukkan oleh Sekber Paslon 02 tentang masalah itu. Ini yang kita sesalkan karena akibat pernyataan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan keresahan karena kita tidak boleh melakukan spekulasi atau main-main terhadap persoalan pemilu ini," tuturnya.

Dalam pelaporannya, dia  membawa alat bukti berupa pernyataan Yaza yang ditayangkan oleh stasiun televisi dan dalam berita berbagai media online maupun cetak. Dia berjanji akan melengkapi bukti lainnya atas laporan tersebut.

"Senin kami akan melengkapi formulir yang ada. Jadi kami tegaskan kami tetap melihat ini sebagai suatu yang gak wajar terhadap masalah ini," ucapnya.

Editor : Kurnia Illahi