PPKM Darurat, Menag Revisi Surat Edaran Pelaksanaan Iduladha
Jumat, 02 Juli 2021 - 08:18:00 WIB
Dimas Choirul 
Menag menambahkan, kebijakan PPKM darurat diterapkan sebagai upaya menekan penularan covid-19. Nantinya akan dilakukan pengetatan aktivitas untuk beberapa sektor kegiatan.
Misalnya, dilaksanakan 100 persen Work From Home (WFH)untuk sektor non-esensial dan 50 persen untuk sektor esensial. Cakupan sektor esensial yaitu keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
Cakupan area PPKM darurat meliputi 45 kabupaten/kota dengan nilai assesment 4 dan 76 kabupaten/kota dengan nilai assesment 3 di Pulau Jawa dan Bali.
Editor: Rizal Bomantama
Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari!
Follow
Nasional
Bangun Kampung Haji, Menag: RI jadi Negara Pertama yang Beli Properti di Mekkah dan Madinah
Nasional
Menag: NU Seperti Keluarga Besar, Penuh Dinamika tetapi Tetap Sakinah
Nasional
Istri Gus Dur hingga Menag Nasaruddin Umar Hadiri Peringatan Harlah 100 Tahun NU
Nasional
Eks Menag Yaqut Belum Ditahan meski Tersangka, Ini Alasan KPK
Nasional
Periksa Yaqut, KPK Dalami Kerugian Negara Kasus Kuota Haji
Nasional
Eks Menag Yaqut Rampung Diperiksa KPK terkait Kasus Kuota Haji, Tak Ditahan
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui
program iNews.id
Network. Klik lebih lanjut
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku