Presiden Jokowi Terbitkan Perpres Publisher Rights

Selasa, 20 Februari 2024 - 18:44:00 WIB

Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Publisher Rights. Aturan itu diteken pada 20 Februari 2024 dan berlaku enam bulan sejak diundangkan. (Foto: Antara)

Sementara itu, dalam Perpres Publisher Rights juga dijelaskan tanggung jawab perusahaan platform digital yaitu kewajiban menjaga ekosistem bisnis pemberitaan yang sehat untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Dewan Pers Harap Perpres Publisher Rights Bangun Ekosistem Pers Sehat dan Menyehatkan Media

Perpres Publisher Rights menjelaskan berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemudian, layanan platform digital adalah layanan milik perusahaan platform digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pendistribusian, dan penyajian berita secara digital serta interaksi dengan berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian berita yang ditujukan terutama untuk bisnis.

IJTI Dorong Penerbitan Publisher Rights yang Sejalan dengan Kemerdekaan Pers

Saat menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024, di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Jokowi mengatakan telah mendantangani Perpres Publisher Rights. Perpres itu mengatur tanggung jawab platform digital demi mendukung jurnalisme yang berkualitas.

"Setelah sekian lama setelah melalui perdebatan panjang akhirnya kemarin saya menandatangani peraturan presiden tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights," kata Jokowi.

Jokowi telah menerima beberapa masukan dan menyerap aspirasi dari rekan-rekan pers sebelum menandatangani Perpres tersebut. Dia menegaskan aturan ini dimaksudkan untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia.

"Perpres ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan pers. Saya tegaskan bahwa publisher rights lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers pemerintah tidak sedang mengatur konten pers," katanya.

Editor: Rizky Agustian