Profil Artidjo Alkostar, Anggota Dewas KPK yang Ditakuti Koruptor saat Menjabat Hakim Agung

JAKARTA, iNews.id – Mantan hakim agung, Artidjo Alkostar dilantik menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jumat (20/12/2019). Artidjo dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersama empat anggota Dewas lainnya, yakni Syamsuddin Haris, Albertina Ho, Harjono dan Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Kepresidenan Jakarta.

Artidjo lahir di Situbondo, Jawa Timur, pada 22 Mei 1948. Dalam perjalanan karier selama 18 tahun menjadi hakim agung, jabatan terakhir Artidjo yang tahun ini berusia 71 tahun sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA). Artidjo telah memasuki masa pensiun sejak Selasa (22/5/2018) lalu.

Baca Juga

Rudal Iskander Rusia Hancurkan 2 Sistem Misil Neptune Ukraina dan HIMARS Amerika

Semasa menjabat hakim agung, Artidjo mendapat banyak sorotan karena putusan yang dijatuhkannya dalam kasus-kasus besar, terutama korupsi. Dia dikenal dengan reputasinya yang galak dan ditakuti oleh para koruptor karena memutuskan vonis lebih berat untuk perkara-perkara yang merugikan keuangan negara. Selain itu, dia dikenal dengan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus.

Salah satu kasus besar yang membuat Artidjo ramai diberitakan dan diperbincangkan masyarakat, setelah memperberat vonis politikus Partai Demokrat, Angelina Sondakh menjadi 12 tahun, Rabu, 20 November 2013 lalu. Sebelumnya, mantan Putri Indonesia itu divonis 4 tahun enam bulan penjara terkait perkara korupsi Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Baca Juga

Harjono, Mantan Hakim MK yang Jadi Dewas KPK

Tak hanya itu, Artidjo memperberat vonis terhadap mantan Ketua Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Dalam perkara korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat itu, Anas divonis dari sebelumnya 7 tahun menjadi 14 tahun penjara pada Juni 2015 lalu.

Artidjo juga pernah menangani perkara Antasari Azhar. Di tingkat kasasi saat itu, Artidjo memutuskan Antasari bersalah pada Selasa, 21 September 2010 lalu. Kemudian pada 15 September 2014 lalu, Artidjo memperberat vonis mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara.

Baca Juga

Jokowi Lantik 5 Anggota Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK 2019-2023 di Istana

Dia juga menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Akil Mukhtar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Di palu Artidjo Alkostar pula, vonis mantan ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana bertambah dari 10 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Vonis ini lebih berat satu tahun dari vonis Pengadilan Tinggi (P) Jakarta dan satu tahun lebih berat dari tuntutan jaksa 11 tahun penjara.

Selain itu, Artidjo menangani kasasi Djoko Susilo yang divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dan 18 tahun penjara di Pengadilan Tinggi Jakarta. Artidjo menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada mantan Kakorlantas Mabes Polri.

Dalam kasus lain, Artidjo juga kembali menjadi perbincangan saat menangani kasus mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Artidjo diketahui menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Ahok terkait perkara penistaan agama. Putusan itu diumumkan pada 26 Maret 2018 lalu, setelah diajukan pada 19 Maret 2018.

Selain itu, Artidjo memvonis 10 bulan penjara kepada dokter Ayu dkk terkait kasus malapraktik, November 2013 lalu. Putusannya menuai kecaman dari para dokter saat itu yang turun ke jalan mendukung Ayu.

Sebelum menjadi hakim agung, Artidjo pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta. Dia menamatkan pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo. Kemudian, masuk Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta dan melanjutkan pendidikan hukum Master of Laws di Noth Western University, Chicago, Amerika Serikat. Setelah pensiun pada 2018, Artidjo mengabdi di almamaternya FH UII. Dia kini aktif kembali setelah dilantik menjadi salah satu dari lima anggota Dewas KPK.

Editor: Maria Christina