Puan Sebut DPR Tak Ingin Buru-buru Sahkan RUU MK: Tampung Masukan Masyarakat Dulu

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap alasan sampai saat ini tak membawa Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) ke rapat paripurna. RUU MK seharusnya dibawa dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. 

Puan menyebut DPR akan terlebih dahulu mendengar aspirasi seluruh elemen masyarakat terhadap RUU MK.

Baca Juga

70 Persen Warga Zionis Sebut Israel Jadi Negara Bawahan AS

"Nanti kita dengar dulu di lapangan itu seperti apa. Yang pasti, saya akan melihat dulu masukan dari masrayakat, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dan lain sebagainya," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/6/2024).

Puan mengatakan pimpinan DPR RI tidak ingin terburu-buru mengesahkan RUU MK sebelum mendapat masukan dari masyarakat. Dia berharap nantinya RUU MK usai disahkan tidak menuai polemik.

Baca Juga

DPR dan Pemerintah Setujui RUU MK Dibawa ke Paripurna

"Karena ya buat apa UU itu terburu-buru kalau nanti tidak akan bermanfaat," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah yang diwakili menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto setuju membawa RUU MK ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan tercapai dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR pembahasan tingkat I RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, Senin (13/5/2024).

Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggotanya dan Menko Polhukam atas kesimpulan RUU MK tersebut.

"Kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna?" tanya Adies.

"Setuju," jawab anggota yang hadir.

Editor: Faieq Hidayat