PWI Anugerahi BJ Habibie Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

Antara ยท Senin, 16 September 2019 - 16:13 WIB
PWI Anugerahi BJ Habibie Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia

Almarhum BJ Habibie. (Foto: ANTARA)

JAKARTA, iNews.id – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menganugerahi gelar kepada Presiden ketiga RI, BJ Habibie, sebagai Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia. Gelar itu diberikan kepada Habibie atas kebijakan dan jasanya membuka keran kebebasan dan kemerdekaan pers di Tanah Air.

“Kami sadar betul kebebasan pers didapatkan di era Pak Habibie,” kata Ketua Umum PWI, Atal S Depari, di kediaman almarhum BJ Habibie di Jakarta, Senin (16/9/2019).

Kedatangan Atal ke rumah tokoh kerdigantaraan Indonesia itu didampingi jajaran pengurus PWI. Di antara mereka adalah Sekretaris Jenderal PWI, Mirza Zulhadi, dan; Ketua Bidang Pengembangan Daerah PWI Akhmad Munir yang juga Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA.

Jajaran pengurus PWI ditemui putra sulung mantan presiden itu, Ilham Akbar Habibie, selaku tuan rumah. Menurut Atal, Habibie semakin menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan pers dengan menandatangani UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

“Saya kira dari situ euforia pers muncul, sampai orang bilang kebebasan pers sudah jadi kebablasan,” tuturnya.

BACA JUGA: Tangis dan Kenangan Xanana tentang Habibie

Kendati demikian, Atal mengatakan kebebasan pers harus terus dipertahankan, dan jangan ada lagi upaya membuat pers kembali terkekang. Kebijakan Habibie yang berpihak kepada kemerdekaan pers yang telah diwariskan harus terus dipertahankan hingga masa mendatang.

“Kami berharap agar apa yang sudah diukir Pak Habibie tetap bertahan. Tidak boleh ada upaya membuat pers tidak bebas. Kami berharap tetap bebas sampai kapanpun, bebas yang bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu, Ilham Akbar Habibie, merasa terhormat atas gelar yang diberikan PWI kepada sang ayah atas komitmen dan upayanya terhadap kemerdekaan pers. “Dari dulu Bapak menerangkan kepada kami kenapa itu (kemerdekaan pers) diberikan begitu cepat, sebab kebebasan pers adalah pondasi negara yang berdemokrasi,” katanya.

Kebebasan pers, menurut Ilham, diperlukan sebagai upaya check and balance terhadap jalannya pemerintahan, karena sebelumnya seluruh informasi dimonopoli oleh negara. “Bapak sangat merasakan, kualitas informasi yang didapatkan Bapak bisa bertentangan, karena ada banyak sumber yang harus tetap kita akurasikan sendiri. Tetapi, itu diperlukan,” katanya.

Bagaimanapun, kata Ilham, kemerdekaan pers menentukan kualitas pemerintahan karena elemen data dan informasi adalah bagian integral semua negara yang berdemokrasi.


Editor : Ahmad Islamy Jamil