Respons PDIP soal PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan Penetapan Gibran sebagai Wapres

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum PDIP merespons gugatan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) yang tidak diterima Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mereka menyoroti adanya kejanggalan.

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun menjelaskan, salah satu kejanggalan yang dimaksud ketika hakim mempertimbangkan gugatan tersebut berada dalam ranah sengketa proses pemilu. Padahal, kata dia, gugatan itu telah memenangkan proses dismissal.

Baca Juga

Daftar 5 Negara Kaya Tanpa Minyak, Salah Satunya Tetangga Indonesia

"Berkaitan dengan perkara yang tidak diperiksa sama sekali oleh hakim, tidak dipertimbangkan sama sekali hanya karena kompetensinya bukan di PTUN Jakarta, padahal kami telah memenangkan proses dismissal oleh ketua, dipimpin oleh ketua PTUN, dia nyatakan boleh melanjutkan perkara ini," ujar Gayus dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2024).

Baca Juga

Ini Pertimbangan PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP soal Penetapan Gibran sebagai Wapres

Dia mengaku menghormati putusan tersebut. Namun, dia menyayangkan sikap dari para hakim yang mengadili.

"Kami menghormati putusannya, tapi tentang hakim yang memutus perlu kita persoalkan. Karena ada hal-hal yang sangat janggal," ujarnya.

Baca Juga

PTUN Jakarta Tolak Gugatan PDIP soal Penetapan Gibran sebagai Wapres

Sebelumnya, PTUN Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang diajukan PDIP tersebut.