Respons Purbaya Dituding Tak Akurat soal Data Dana Mengendap Pemda Rp234 Triliun

Baca Juga

Dedi Mulyadi Bantah Purbaya soal Dana Mengendap, Tegaskan Kas Daerah Hanya Berbentuk Giro

Menghadapi isu ini, Purbaya mengisyaratkan Kemenkeu akan mengambil peran yang lebih proaktif, termasuk memberikan bimbingan.

"Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti Pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya," jelas Purbaya.

Baca Juga

Purbaya Soroti Dana Pemprov DKI yang Mengendap Rp14,6 Triliun: Harus Segera Diserap!  

Sejak dilantik pada 8 September 2025, Purbaya aktif mengunjungi sejumlah kementerian dan lembaga seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). 

Dia menjelaskan tujuan utama kunjungan tersebut untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran, bukan mengintervensi kebijakan.

"Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Purbaya.

Diketahui, pemerintah berencana menarik kembali anggaran kementerian dan lembaga yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain.

Editor: Rizky Agustian