Respons Wilmar Group soal Kejagung Sita Rp11,8 Trilliun di Kasus Ekspor CPO

JAKARTA, iNews.id - Wilmar International Limited merespons kabar penyitaan uang Rp11,8 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dari Korporasi Wilmar Group perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022.

Dalam keterangannya, Wilmar menuturkan, uang tersebut merupakan dana jaminan stas ketidakbersalahan mereka.

Baca Juga

Meski Selalu Dikawal 2 Penjaga dan Memiliki Sel Terpisah, Sarkozy Sebut Kehidupan di Penjara seperti Mimpi Buruk

"Penempatan dana jaminan sebesar IDR 11.880.351.802.619 (sekitar 729 juta dolar AS) sehubungan dengan proses banding di pengadilan Indonesia yang melibatkan lima anak perusahaan grup Wilmar di Indonesia," ucap Wilmar dalam keterangannya, Rabu (18/6/2025).

Wilmar menambahkan, merujuk pada konferensi pers Kejagung kemarin, sebagai latar belakang, pada awal April 2024, jaksa dari Kejagung mengajukan dakwaan terkait merugikan keuangan negara memperoleh keuntungan yang tidak sah, dan merugikan sektor usaha terhadap lima anak perusahaan grup Wilmar.

Baca Juga

Bak Gunung, Ini Potret Tumpukan Uang Rp2 Triliun Terkait Kasus Ekspor CPO

Mereka adalah PT Multimas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia, yang secara kolektif disebut sebagai Pihak Wilmar Tergugat. 

Dakwaan tersebut diduga berasal dari tindakan koruptif yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan tersebut antara Juli 2021 hingga Desember 2021 pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar Indonesia.

"Kejaksaan mengeklaim total kerugian sebesar IDR 12,3 triliun (sekitar 755 juta dolar AS). Posisi dari Pihak Wilmar tergugat sejak awal adalah bahwa seluruh tindakan yang dilakukan selama periode tersebut terkait ekspor minyak goreng telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat itu," katanya.