Romy Jalani Sidang Vonis, Pengacara Berharap Bebas

Riezky Maulana ยท Senin, 20 Januari 2020 - 09:29 WIB
Romy Jalani Sidang Vonis, Pengacara Berharap Bebas

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy hari ini menjalani sidang putusan atau vonis dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Selama sidang nanti, Romy akan didampingi tim kuasa hukumnya. Salah satu dari tim kuasa hukumnya, Maqdir Ismail menyatakan kliennya siap menjalani sidang hari ini.

"Iya benar sidang putusan. Kami berharap pembelaan kami diterima dan Romy dapat bebas," ucap Maqdir kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

BACA JUGA: Romahurmuziy Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Jual Beli Jabatan di Kemenag

Sidang Romy tercatat dengan nomor perkara 87/Pis.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst dan dijadwalkan digelar pukul 10.03 WIB di ruangan Kusuma Admaja 1.

Diberitakan sebelumnya, Senin 6 Januari 2020, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membacakan tuntutannya. Romy dituntut hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa M Romahurmuziy terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi," ucap Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Romy juga dituntut membayar uang pengganti sejumlah Rp46 juta paling lambat satu bulan setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim Pengadilan TIpikor Jakarta. Jika tidak membayarkan denda tersebut, harta benda mantan anggota DPR itu akan disita dan dilelang jaksa.

Dia dituntut dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Editor : Djibril Muhammad