Saat Ujian Nasional Dihapus

Adjat Wiratma ยท Rabu, 18 Desember 2019 - 15:57 WIB
Saat Ujian Nasional Dihapus

Doktor Ilmu Pendidikan Dr Adjat Wiratma

Adjat Wiratma
Peneliti The Indonesian Education Analyst (idEdu)

KABINET Indonesia Maju sudah bekerja lebih dari tujuh minggu, beberapa menteri yang menjadi sorotan terus dinantikan gebrakannya termasuk menteri paling muda, Nadiem Makarim, yang menakhodai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jika menyimak dari pernyataan dan isi pidato yang disampaikan dalam sejumlah acara, banyak pemikiran yang kritis dan radikal termasuk soal menggugat kompetensi gelar, lulusan yang tidak siap kerja, serta soal akreditasi yang tidak menjamin mutu.

Sebelumnya bertepatan dengan peringatan hari guru, Mas Menteri juga mengeluarkan jargon Guru Penggerak, dan terakhir yang sering disampaikannya dan akan menjadi jiwa dari kebijakan yang diambilnya adalah Merdeka Belajar. Untuk yang terakhir ini, Kemendikbud sepertinya sudah bulat tekad untuk menghapus Ujian Nasional pada tahun 2021.

Bukan hal aneh jika ujian nasional yang pertama dicetuskan Mas Menteri. Urusan UN memang menjadi garapan setiap menteri, paling mudah digonta-ganti daripada memenuhi kewajiban soal pemerataan layanan dan peningkatan mutu guru. Menghapus UN bukan keberanian dan bukan sesuatu yang luar biasa karena sejatinya evaluasi pendidikan dilakukan pendidik, sesuai dengan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Dalam hal ini Nadiem sedang menjalankan undang-undang. Namun kebijakan menghapus UN adalah langkah demokratisasi pendidikan yaitu pengakuan pada potensi dan kekuatan masyarakat dalam membangun pendidikan, serta penghapusan UN juga sebagai reformasi pendidikan.

Masalah ujian bukan perkara baru yang selalu diperbebatkan, termasuk saat namanya Ebtanas. Kenapa selalu jadi soal? Karena ujian selama ini hanya bermakna evaluasi yang menakutkan bagi siswa, persiapannya membuat siswa stres, dan banyak siswa yang tidak siap menjalaninya. Siswa menilai ujian nasional adalah saringan untuk memberikan stempel bagi mereka, mana siswa pintar atau tidak. Ujian selama ini dilaksanakan juga tidak sama sekali berkaitan dengan evaluasi perkembangan kepribadian siswa, boros anggaran.

Saat Mendikbud dijabat Mashuri SH, tahun 1968 ujian dihapus, segala macam ujian pendidikan dasar dan menengah saat itu ditiadakan, semua siswa harus naik kelas, semua siswa harus lulus (tamat) belajar, tanpa ujian. Untuk masuk perguruan tinggi tamatan SMA disaring UMPTN, tiap siswa lanjutan memilih sekolah dengan tes masuk.

Saat itu evaluasi hanya dilakukan sekolah berupa rapor hasil belajar. Ulangan yang secara tradisi tetap dilaksanakan sekolah, namun hasilnya tidak boleh dipakai untuk menentukan kenaikan atau kelulusan. Masa itu evaluasi belajar tidak punya makna. Sayangnya, karena tidak ada evaluasi pemerintah tidak punya arah dalam memajukan pendidikan.

Agar yang lalu tidak terulang, dalam skala nasional, evaluasi belajar tetap perlu dilakukan tujuannya untuk mengukur pencapaian standar nasional, untuk hal ini yang terpenting adalah Kemendibud menentukan standar nasional dalam penguasaan pegetahuan tertentu yang bersifat universal, kemudian menyampaikannya untuk menjadi pegangan guru dan kepala sekolah.

UN sudah dihapus, soal mencari pengganti sistem penilaian secara nasional tentu perlu dikaji lebih dalam, termasuk asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan diterapkan pengganti UN. Evaluasi belajar sejatinya mempunyai dua fungsi, satu berfungsi memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar, di mana guru dan pemangku kebijakan mendapat umpan balik.

Bagi guru dapat memperbaiki proses belajar mengajar atau meningkatkan mutu, dengan cara menangani, menganalisis evaluasi belajar siswa, serta ajang untuk mengambil kesimpulan bersama dengan guru lain, berdiskusi dengan kepala sekolah, tentang faktor hambatan dan faktor yang mendorong keberhasilan.

Fungsi kedua yakni mengetahui kemajuan belajar siswa agar guru atau kepala sekolah dapat memberikan perhatian secara individual kepada siswa. Siswa berprestasi akan mendapatkan penghargaan untuk menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan diri. Sementara siswa yang kurang akan mendapat perhatian khusus, guru harus dapat mencari sebab dan memberikan motivasi agar siswa berprestasi lebih baik.


Editor : Zen Teguh

Halaman : 1 2 Tampilkan Semua